Kamis , 21 September 2017
Home / TAMBANG / Pengusaha Batubara Tagih Pengembalian PPN Rp 1.5 Triliun

Pengusaha Batubara Tagih Pengembalian PPN Rp 1.5 Triliun

Sumber : Google
Sumber : Google

Jakarta – Bisnis888.Com : Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) menagih Direktorat ‎Jenderal Pajak Kementerian Keuangan untuk segera membayar kelebihan pembayaran pajak (restitusi).

Dalam hitungan APBI, besaran restitusi yang belum dibayarkan mencapai Rp 1,5 triliun. Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) menyebut sebanyak 11 perusahaan anggotanya pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Generasi III memiliki kelebihan bayar pajak yang belum direstitusi pemerintah.

Dari 11 perusahaan PKP2B ada dua yang berstatus terbuka atau terdaftar (Tbk) di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan selebihnya berstatus milik pribadi.  “APBI sudah mengidentifikasi ada 11 perusahaan PKP2B yang mengalami kesulitan dengan hak restitusi ini‎,” kata Pandu,  ketua umum APBI di Jakarta, Kamis (19/5/2016).

Ketua Umum APBI Pandu Sjahrir mengungkapkan, permintaan restitusi pajak tersebut telah diketahui oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Asosiasi juga telah melayangkan surat secara resmi kepada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan saat institusi tersebut masih dipimpin oleh Direktur Jenderal (Dirjen) terdahulu Sigit Priadi Pramudito.“Karena ada pergantian Dirjen Pajak, maka kami mengulangi mengirim surat.

Tetapi sepertinya kantor Pajak tidak punya uang untuk restitusi ini,” kata Pandu, Kamis (19/5). Sebagai informasi, sengketa ini berawal dari penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 144 tahun 2000 yang menyatakakan batu bara tidak termasuk barang kena pajak (BKP).

Padahal, dalam konteks PKP2B generasi III bisa mendapatkan restitusi (pengembalian) pajak. Direktur Eksekutif APBI Supriatna Suhala mengatakan, ‎ ada ketidaksamaan dalam penerapan pungutan PPN pada perusahaan PKP2B, khususnya pada PKP2B generasi ketiga. Hal tersebut telah menjadi temuan BPK dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2014.

APBI pun menginginkan adanya keadilan dalam mekanisme restitusi PPN dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Pasalnya, perusahaan pemegang PKP2B generasi III mendapat perlakuan restitusi PPN yang berbeda-beda.

Direktur Eksekutif APBI Supriatna Suhala mengungkapkan, sesuai dengan PKP2B generasi III, kontrak berstatus sebagai pengusaha kena pajak (PKP) karena batu bara termasuk ke dalam barang kena pajak (BKP), sehingga wajib menyetorkan pajak kepada negara termasuk PPN.

Oleh karena itu, kontraktor tambang berhak atas restitusi PPN jika terjadi kelebihan bayar. Akibatnya, ketika kontraktor tambang ingin mengklaim restitusi PPN, Ditjen Pajak tidak dapat mencairkan restitusi tersebut, karena berpegang pada rezim pajak berdasarkan UU PPN 2009,” tutup dia. (rl)

Sumber : Berbagai Sumber

Baca Juga

Ilustrasi Batubara | Energitoday

Penyelundupan Batubara Rugikan Negara US$ 1,5 M per Tahun

Pemerintah akan membangun sistem pengawasan dengan memanfaatkan teknologi guna menekan aksi penyelundupan batubara.

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
avatar
wpDiscuz